Konsepsi Desa/Keluarahan Tanggauh Bencana

KONSEPSI DESA/KELURAHAN TANGGUH BENCANA
30-Okt-2012 15:00 (bnpb.go.id)
Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, menguraikan tentang Desa Tangguh Bencana sebagai butir pertama dari enam butir kiat Pemerintah Indonesia mengupayakan pengurangan risiko bencana (PRB). Paparan itu disampaikan dalam pidato kunci pada saat pembukaan Konferensi Tingkat Menteri se-Asia untuk Pengurangan Risiko Bencana Ke-5 atau Fifth Asian Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction– AMCDRR Ke-5) pada 23 Oktober 2012 di Yogyakarta.Presiden SBY menyampaikan, “Ketangguhan lokal dapat diperoleh melalui pengembangan desa tangguh.”Menurut Presiden SBY, dalam konteks kepulauan seperti Indonesia, bencana alam mempengaruhi pedesaan di pesisir dan pedalaman. Inisiatif-inisiatif PRB disesuaikan dengan karakteristik desa-desa yang khas seperti Kampung Siaga (Prepared Villages) untuk daerah pedalaman dan Desa Pesisir Tangguh (Resilient Coastal Villages) untuk daerah pesisir.Desa-desa tangguh ini adalah obyektif dari pembentukan PRB berbasis komunitas di tingkat lokal. Pedesaan ini bisa menjadi bagian dari jaringan yang lebih luas untuk implementasi dari rencana dan strategi PRB. Pedesaan ini juga dapat berfungsi sebagai dasar untuk pengembangan manajemen risiko bencana di tingkat lokal. Agar ini dapat dilaksanakan, pemerintahan harus bisa fleksibel dalam pengambilan keputusan dan pemberdayaan masyarakat. Aktor-aktor juga harus diikut-sertakan dan nilai-nilai budaya lokal juga harus ikut dipertimbangkan.Walaupun secara singkat telah dipaparkan oleh Presiden SBY di atas, tapi apakah Desa Tangguh Bencana itu?Konsepsi Desa/Kelurahan Tangguh Bencana ini dipaparkan secara jelas oleh Direktur Pemberdayaan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Drs. Muhtaruddin, M.Si dalam acara “Sarasehan Gelar Relawan PB 2012” pada 30 Oktober 2012 di Gelanggang Olahraga Maulana Yusuf, Serang, Banten. Acara ini diikuti oleh lebih dari 600 orang relawan PB yang berasal dari berbagai lembaga PB di wilayah Banten, Jawa Barat dan DKI Jakarta.

Muhtaruddin mengatakan, “Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan, jika terkena bencana.”

Tujuan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana antara lain untuk (1) Melindungi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bahaya dari dampak-dampak merugikan bencana, (2) Meningkatkan peran serta masyarakat, khususnya kelompok rentan, dalam  pengelolaan sumber daya dalam rangka mengurangi risiko bencana, (3) Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan pemeliharaan kearifan lokal bagi pengurangan risiko bencana, (4) Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan dukungan sumber daya dan teknis bagi pengurangan risiko bencana, dan (5) Meningkatkan kerjasama antara para pemangku kepentingan dalam PRB, pihak pemerintah daerah, sektor swasta, perguruan tinggi, LSM, organisasi masyarakat dan kelompok-kelompok lainnya yang peduli.

Konsep dasar Desa/Kelurahan Tangguh ini meminjam pengertian dari karya John Twigg yang berjudul “Karakteristik Masyarakat yang Tahan Bencana: Sebuah Catatan Panduan”. John Twigg mendefinisikan masyarakat tangguh terhadap bencana dalam suatu wilayah bila (1) Dapat menyerap guncangan dan tekanan, baik melalui adaptasi atau resistensi, (2) Mampu mempertahankan struktur dasarnya dan terus berfungsi bahkan dalam keadaan bencana, dan (3) Dapat memulihkan diri dan melenting balik setelah kejadian-kejadian yang merugikan.

 

Menurut Muhtaruddin, ada 4 (empat) persyaratan suatu desa/kelurahan dapat disebut sebagai Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, yaitu (1) Memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, (2) Mampu memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan, (3) Memiliki perencanaan pembangunan yang mengandung upaya-upaya PRB dan peningkatan kapasitas, dan (4) Mampu mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi risiko bencana.

Prinsip Desa/Kelurahan Tangguh Bencana antara lain (1) Bencana adalah urusan bersama, (2) Berbasis PRB, (3) Pemenuhan hak masyarakat, (4) Masyarakat menjadi pelaku utama, (5) Dilakukan secara partisipatoris, (6) Mobilisasi sumber daya lokal, (7) Iklusif, (8) Berlandaskan kemanusiaan, (9) Keadilan dan kesetaraan gender, (10) Keberpihakan pada kelompok rentan, (11) Transparansi dan akuntabilitas, (12) Kemitraan, (13) Multi ancaman, (14) Otonomi dan desentralisasi pemerintahan, (15) Pemaduan PRB ke dalam pembangunan, dan (16) Diselenggarakan secara lintas sektor.

Pelaksanaan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di atas dicapai dengan strategi sebagai berikut (1) Pelibatan seluruh lapisan  masyarakat, (2) Pemanfaatan sumberdaya lokal, (3) Keberlanjutan yang dilakukan dengan sinkronisasi dan sinergi program/kegiatan Kementerian/Lembaga (K/L), lembaga internasional, nasional dan lokal, (4) Dukungan Pemerintah/pemerintah daerah, (5) Peningkatan pengetahuan dan kesadaran, (6) Pengurangan kerentanan, (7) Peningkatan kapasitas masyarakat, (8) Penerapan manajemen risiko, (9) Pemaduan PRB ke dalam pembangunan, dan (10) Pengarusutamaan PRB.

Untuk kegiatan-kegiatan PRB ditempuh dengan strategi sebagai berikut (1) Meningkatkan kesadartahuan masyarakat desa terhadap potensi ancaman di wilayahnya, (2) Mengurangi kerentanan masyarakat desa untuk mengurangi risiko bencana, (3) Meningkatkan kapasitas masyarakat desa untuk mengurangi risiko bencana, dan (4) Mengintegrasikan upaya-upaya tersebut ke dalam pembangunan demi keberlanjutan.

Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana ditempuh dengan kegiatan pengkajian risiko bencana, perencanaan PB di tingkat desa/kelurahan, pembentukan Forum PRB, peningkatan kapasitas PB, pemaduan PRB ke dalam Rencana Pembangunan Desa dan legalisasi, pelaksanaan PRB di Desa/Kelurahan, dan Pemantauan, evaluasi dan pelaporan program.

Indikator program untuk menjalankan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana antara lain adanya relawan PB (termasuk Forum PRB), Rencana Penanggulangan Bencana berbasis komunitas, Rencana Aksi Komunitas untuk PRB, sistem peringatan dini berbasis masyarakat, rencana kontijensi (termasuk rencana evakuasi), dan sistem ketahanan ekonomi desa.

 

Muhtaruddin menambahkan, “Pelaksanaan Desa/Tangguh Bencana ini harus disinergiskan dan disinkronisasikan dengan instansi pemerintah yang lain dan lembaga non pemerintah karena instansi/lembaga itu mempunyai program yang mirip dengan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, hanya nama dan temanya saja yang berbeda tapi dalam prinsipnya adalah sama, yaitu ketangguhan masyarakat terhadap ancaman.” Contoh program dari instansi lain seperti Desa Siaga oleh Kementerian Kesehatan, Desa Mandiri Pangan oleh Kementerian Pertanian, PNPM oleh Kementerian Pekerjaan Umum, Desa Tangguh oleh Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, dan lain-lain.

Sumber :D juni Pristiyanto